FIFPRO Memuji Putusan Bersejarah Saat Lembaga Eropa Mengakui Masalah Jadwal Pertandingan Sepak Bola

FIFPRO Memuji Putusan Bersejarah Saat Lembaga Eropa Mengakui Masalah Jadwal Pertandingan Sepak Bola

Keputusan bulat dari Komite Hak Sosial Eropa pada 16 Maret menandai kali pertama serikat pekerja berhasil mengajukan keluhan kolektif di bawah Piagam Sosial Eropa, membuka jalan untuk penyelidikan apakah Prancis gagal menjamin kondisi kerja yang layak bagi pemain profesional, termasuk yang di bawah umur.

FIFPRO menyebut inti sengketa ini adalah kegagalan negara Prancis dalam melindungi pesepakbola profesional dari risiko kesehatan dan keselamatan akibat jadwal pertandingan internasional yang padat dan terus melebar, yang menurut mereka didorong oleh keputusan sepihak FIFA mengenai format kompetisi.

Pemerintah Prancis berupaya membatalkan kasus ini dengan alasan bahwa pelanggaran ketenagakerjaan diduga merupakan tanggung jawab badan olahraga swasta seperti FIFA atau Federasi Sepak Bola Prancis, bukan negara.

Komite menolak keberatan tersebut, menegaskan bahwa pemerintah nasional tetap bertanggung jawab secara hukum untuk memastikan hak dasar pekerja ditegakkan di wilayah mereka, terlepas dari apakah industri dikelola oleh entitas swasta.

FIFPRO Eropa, yang mendukung Serikat Nasional Pemain Sepak Bola Profesional Prancis (UNFP) dalam kasus ini, menyebut keputusan tersebut sebagai "kasus sinyal" bagi industri.

Mereka menambahkan bahwa keluhan ini menyoroti bagaimana badan pengatur global sering kali mengabaikan standar ketenagakerjaan nasional terkait periode istirahat dan perundingan kolektif.

FIFPRO Eropa menegaskan akan memberikan dukungan penuh kepada UNFP selama proses mendatang dan mendesak negara negara Eropa lainnya untuk menuntut pertanggungjawaban otoritas sepak bola atas "kegagalan sistemik" yang katanya mengutamakan kepentingan komersial daripada keselamatan pemain.

"Prancis bukan satu satunya: banyak negara lain berada dalam situasi serupa, dengan standar minimum untuk waktu kerja, periode istirahat, kesehatan kerja, dan perundingan kolektif yang secara struktural dirusak oleh keputusan di tingkat global," tulis mereka dalam pernyataan.